Menteri PUPR dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang telah dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastal didanai menggunakan sumber dana non-APBN.
“Oh enggak (PUPR terlibat proyek strategis BSD dan PIK), masing-masing sendiri-sendiri. Enggak tahu alasannya (BSD dan PIK diajukan jadi PSN), kita sudah sidang kabinet sudah diputuskan,” ungkap Basuki ketika ditemui di Kompleks Parlemen pada hari Senin (1/4).
Menteri Basuki menegaskan bahwa tidak semua pembiayaan PSN berasal dari APBN. Sebagian proyek PSN adalah inisiatif swasta (proyek unsolicited).
“Kalau PSN itu kan ada fasilitas saja, regulasi, misalnya kalau untuk pembebasan lahan. Kalau itu pemerintah dibayar oleh LMAN, kalau swasta tetap swasta,” jelasnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa penetapan PIK dan BSD sebagai PSN baru di era Presiden Jokowi tidak melibatkan unsur politik.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa semua keputusan penetapan PSN didasarkan pada kajian yang komprehensif.
“Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (28/3).
Pemerintah memberikan dukungan dalam hal kemudahan perizinan agar proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan akuntabel.
